Bulan suci Ramadhan tinggal menghitung hari. Di tengah persiapan keluarga menyambut rutinitas sahur dan berbuka, sebuah pernyataan dari pengambil kebijakan mendadak menyita perhatian publik. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersikeras bahwa Program Makan Bergizi (MBG) pantang diliburkan selama bulan puasa. Alasannya terdengar heroik di atas kertas: jika diliburkan, keseimbangan gizi anak akan terputus dan mereka dikhawatirkan kembali pada kebiasaan "jajan sembarangan".
Namun, di telinga para orang tua dan masyarakat akar rumput, alasan ini justru memantulkan gema yang janggal. Benarkah murni demi gizi, atau ada roda raksasa yang tidak boleh berhenti berputar?
Logika "Jajan" yang Terputus dari Realitas
Kekhawatiran bahwa anak-anak akan "jajan sembarangan" di bulan Ramadhan adalah narasi yang terasa out of touch atau tidak membumi. Mayoritas siswa dari Sabang sampai Merauke akan menjalani ibadah puasa. Jam operasional sekolah dipangkas lebih pendek. Kantin-kantin sekolah pun tutup. Lantas, di mana, kapan, dan bagaimana anak-anak yang sedang menahan lapar dan haus ini akan jajan sembarangan?
Lebih jauh lagi, para pejabat seolah menutup mata pada sebuah ironi harian: di luar bulan puasa sekalipun, alasan utama siswa memilih jajan di luar justru karena menu MBG yang kerap tiba dengan kondisi hambar, berbau, atau tidak menggugah selera. Mereka mencari alternatif makanan yang bisa ditelan, bukan karena kurang diedukasi soal gizi.
Ironi Abon Pabrikan vs. Hidangan Hangat Ibu
Karena anak-anak berpuasa, BGN mengeluarkan skema baru: kotak makan akan dibagikan untuk dibawa pulang (take away) sebagai menu berbuka. Demi menyiasati jeda waktu agar makanan tidak basi dari siang hingga azan Maghrib, menunya pun dirombak menjadi "makanan kering" seperti abon, dendeng, telur asin, atau kering tempe.
Di sinilah letak kemubaziran terbesar yang sudah mengintip di depan mata. Membayangkan anak-anak di rumah diminta berbuka puasa dengan abon curah dan telur asin dari kotak katering, sementara di meja makan sang ibu sudah memasak hidangan hangat, segar, dan penuh kasih sayang, adalah pemandangan yang menyayat hati. Makanan kering pabrikan itu kemungkinan besar hanya akan berakhir menumpuk di sudut dapur, atau lebih parah, langsung masuk ke tempat sampah karena tidak mampu bersaing dengan masakan rumahan khas Ramadhan.
Menjaga Mesin Triliunan Tetap Menyala
Jika alasan gizi dan kebiasaan jajan begitu mudah dipatahkan oleh akal sehat, lalu mengapa program ini dipaksakan terus berjalan selama bulan puasa? Jawabannya mungkin tidak ada di piring siswa, melainkan di buku kas.
MBG adalah megaproyek senilai Rp335 triliun. Di baliknya, ada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), vendor, dan rantai pasok logistik yang perputaran uangnya bergantung pada produksi harian. Baru-baru ini, elit BGN bahkan dengan bangga memamerkan di sebuah forum ekonomi bahwa program ini berhasil membuat 60% pegawai SPPG mampu membeli sepeda motor baru, seolah menyiratkan bahwa indikator keberhasilan gizi kini diukur dari daya beli otomotif para vendornya.
Meliburkan MBG selama sebulan sama artinya dengan memutus rantai perputaran uang triliunan rupiah di ekosistem tersebut. Pada akhirnya, tameng "demi keseimbangan gizi" tampaknya dikedepankan sekadar sebagai pelumas public relations, agar mesin raksasa proyek ini bisa terus menyala tanpa hambatan.
Di bulan di mana umat diajarkan untuk menahan hawa nafsu dan menghindari kemubaziran, memaksakan program katering miliaran porsi yang berisiko besar terbuang sia-sia adalah sebuah ironi kebijakan tingkat tinggi. Publik tidak butuh narasi manis; publik butuh kebijakan yang berpijak pada akal sehat.
