PRABUMULIH — liveinfosumsel.id-DPRD Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna XXVII Masa Persidangan III dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026). Agenda kenegaraan tersebut menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menjalankan kebijakan nasional di daerah.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Prabumulih itu dipimpin Ketua DPRD H. Deni Victoria, S.H., M.Si., didampingi Wakil Ketua I Aryono, S.T. dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom.
Turut hadir Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal dan daerah, anggota DPRD, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna tersebut bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Pidato Presiden menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Deni Victoria: Pidato Kenegaraan Jadi Pedoman Menatap Masa Depan
Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria mengatakan momentum HUT Kemerdekaan RI harus dimaknai lebih dari sekadar perayaan. Menurutnya, kemerdekaan harus menjadi energi untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pengabdian, dan mendorong seluruh elemen masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan.
Menurutnya, pidato kenegaraan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan nasional sekaligus menjadi bahan bagi daerah untuk melihat kembali berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama.
“Ini adalah agenda tahunan kita, yaitu mendengarkan Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” ujar Deni.
Ia menilai pesan yang disampaikan Presiden perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata, peningkatan pelayanan publik, dan kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Deni berharap pesan yang disampaikan Presiden dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menentukan langkah pembangunan ke depan.
“Semoga pidato yang disampaikan Bapak Presiden dapat membawa manfaat dan menjadi panduan bagi kita semua dalam melangkah ke depan,” katanya.
Pidato Presiden Soroti Kemandirian Pangan dan Ketahanan Energi
Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah sekaligus arah kebijakan nasional setelah 21 bulan menjalankan pemerintahan.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, dengan orientasi menjaga kekayaan alam Indonesia dan memastikan hasil pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Salah satu poin utama yang disampaikan Presiden adalah kemandirian pangan. Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan dan akses pupuk bagi petani.
Selain pangan, sektor energi juga menjadi perhatian. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Presiden juga menekankan pentingnya kerja keras, keberanian mengambil keputusan, serta konsistensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Presiden menegaskan capaian pembangunan tidak boleh membuat bangsa berpuas diri. Seluruh elemen bangsa harus terus meningkatkan produktivitas, memperkuat perekonomian, dan memastikan pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan nasional, lanjutnya, tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi, kerja sama, dan semangat gotong royong seluruh komponen bangsa menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan.
Arlan: Arah Kebijakan Nasional Harus Diterjemahkan di Daerah
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menilai Pidato Kenegaraan Presiden menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan nasional sekaligus menerjemahkannya sesuai kebutuhan pembangunan Kota Prabumulih.
Ia menilai pesan mengenai kerja keras, gotong royong, kemandirian pangan, dan ketahanan energi memiliki relevansi kuat bagi daerah, termasuk Kota Prabumulih.
“Pidato kenegaraan ini menjadi motivasi kuat bagi kita semua. Hal-hal yang disampaikan Bapak Presiden—tentang semangat kerja keras, gotong royong, kemandirian pangan, serta ketahanan energi—harus kita dukung dan laksanakan bersama hingga ke tingkat daerah,” ujar Arlan.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, tidak hanya pemerintah. DPRD, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat harus membangun sinergi agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Negara ini dibangun berlandaskan kerja sama dan gotong royong. Demikian pula di Prabumulih, kita tidak bisa berjalan sendiri. Mari kita bersatu, bergotong royong, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Arlan berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kota Prabumulih menjaga persatuan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Mari kita jaga persatuan, terus bergotong royong, dan membangun Prabumulih yang semakin maju serta sejahtera bagi kita semua,” pungkasnya.
(RED)
