PRABUMULIH—Liveinfosumsel.id- Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, S.H., M.Si., menghadiri Sarasehan MPR RI yang mengangkat tema “Penguatan Komitmen Nasional terhadap Kemandirian Fiskal Daerah” di Hotel Aston & Conference Center Palembang, Selasa (19/5/2026).
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap tantangan dan peluang dalam membangun kemandirian fiskal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
H. Deni Victoria hadir bersama Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Sekretaris Daerah H. Elman, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Sarasehan MPR RI diikuti berbagai unsur pemerintahan daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembahasan diarahkan pada strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah tuntutan pembangunan, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
Menurut Deni Victoria, penguatan fiskal daerah tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran, tetapi harus diikuti dengan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, meningkatkan potensi pendapatan daerah, serta memastikan belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kegiatan seperti ini sangat penting karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperluas wawasan, bertukar gagasan, sekaligus mencari strategi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujar Deni.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang semakin kuat, daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan dan membiayai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kemandirian fiskal harus menjadi bagian dari komitmen bersama. Daerah perlu terus menggali potensi yang dimiliki, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, dan memastikan setiap kebijakan fiskal bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bagi Kota Prabumulih, forum tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.
Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Prabumulih dalam Sarasehan MPR RI juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal nasional, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah
